Indonesia24jam.my.id//BOJONEGORO – Sejumlah anggota kelompok tani di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang disebut nilainya mencapai kurang lebih Rp50 juta.
Para petani menyoroti belum adanya penjelasan secara terbuka mengenai keberadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana tersebut. Kondisi itu memunculkan keresahan di kalangan anggota kelompok tani yang berharap dana PUAP dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha dan permodalan petani.
Sejumlah anggota kelompok tani menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah menjadi pembicaraan sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, mereka mengaku belum mendapatkan penjelasan yang dianggap memadai mengenai pengelolaan dana PUAP tersebut.
Petani mempertanyakan apakah dana tersebut masih berada dalam pengelolaan kelompok, telah digunakan untuk kegiatan usaha produktif, atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan dana tersebut tidak lagi dirasakan manfaatnya oleh anggota.
“Kami hanya ingin ada keterbukaan. Dana PUAP itu untuk kepentingan petani. Kami ingin mengetahui berapa dana yang diterima, digunakan untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujar salah seorang anggota kelompok tani.
Pengurus Kelompok Tani dan Gapoktan Diminta Memberikan Penjelasan
Sorotan petani juga tertuju pada pengurus kelompok tani maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berkaitan dengan pengelolaan dana PUAP.
Para anggota berharap pengurus dapat membuka informasi mengenai jumlah dana yang diterima, mekanisme pengelolaan, penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban kepada anggota.
Selain pengurus kelompok, petani juga mempertanyakan peran PL/PPL Kecamatan Sukosewu dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tani yang berkaitan dengan program tersebut.
Dugaan Penyelewengan Masih Menunggu Pembuktian
Munculnya dugaan penyelewengan dana PUAP sekitar Rp50 juta hingga saat ini masih sebatas dugaan yang disampaikan sejumlah anggota kelompok tani.
Karena itu, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif melalui pemeriksaan dokumen, laporan keuangan, bukti penggunaan dana, serta keterangan dari seluruh pihak yang terlibat.
Apabila ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, petani berharap dapat dilakukan tindak lanjut sesuai aturan. Namun apabila seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, pengurus juga memiliki kesempatan memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti kepada anggota kelompok.
Inspektorat dan Dinas Pertanian Diharapkan Berikan Klarifikasi
Para petani berharap Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan instansi pertanian terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta adanya klarifikasi maupun pemeriksaan apabila memang terdapat laporan atau indikasi permasalahan dalam pengelolaan dana PUAP Desa Sidorejo.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pengurus kelompok tani, Gapoktan, maupun PL/PPL Kecamatan Sukosewu mengenai dugaan dan pertanyaan yang disampaikan para petani.
Indonesia 24Jam masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, guna memperoleh informasi yang berimbang.
Para petani berharap persoalan tersebut segera mendapatkan kejelasan. Mereka menilai transparansi diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengurus kelompok dengan anggota.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kami hanya meminta dana PUAP dijelaskan secara terbuka. Kalau memang penggunaannya jelas dan ada laporannya, kami siap menerima penjelasan,” ungkap salah seorang anggota kelompok tani.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai keberadaan dan penggunaan dana PUAP Desa Sidorejo yang diperkirakan sekitar Rp50 juta masih menjadi tanda tanya di kalangan petani.
Pemudanusantaranews.site// Masi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini.
Sumber:Tim