Pemudanusantaranews.site//Morotai – Presiden BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pasifik (Unipas), Akmal Manda, saat di temui awak media Jumat 28 Agustus 2026, mengapresiasi dan mendukung pernyataan Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan realisasi janji kampanye atau “utang politik” kepada masyarakat.
Menurut Akmal, janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah setelah memperoleh mandat rakyat dan harus ditunaikan.
“Saya mengapresiasi dan mendukung apa yang disampaikan oleh Fraksi KNN. Utang politik adalah tanggung jawab dan ikrar kepada masyarakat yang memang harus ditunaikan oleh pemerintah,” kata Akmal.
Namun, Akmal menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak kemudian membuat kewajiban Pemkab Morotai kepada PT MMC sebesar Rp92,5 miliar diabaikan. Menurutnya, persoalan tersebut juga harus segera diselesaikan secara baik karena di dalamnya terdapat kepentingan nelayan lokal yang harus diperhatikan
“Ini bukan kami membela PT MMC. Yang kami pertaruhkan di sini adalah kepentingan nelayan. Ada nelayan yang kehidupannya bergantung pada wilayah tangkap, dan ketika wilayah tangkap mereka semakin mengecil, tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas Akmal.
Akmal mengungkapkan, pada pertengahan 2025 lalu dirinya bersama sejumlah pengurus BEM FPIK Unipas melakukan investigasi terhadap kondisi nelayan di Desa Raja dan Desa Tiley Pantai Kecamatan Morotai Selatan Barat
Dalam investigasi tersebut, pihaknya menemukan keluhan dari nelayan di kedua desa terkait wilayah tangkap ikan dasar yang mereka nilai semakin mengecil seiring dengan meluasnya wilayah aktivitas MMC
“Buktinya, ketika kami melakukan investigasi terhadap nelayan di Desa Raja dan Tiley Pantai pada tahun 2025, mereka mengeluhkan wilayah tangkap yang semakin mengecil. Itu yang kami temukan ketika turun dan mendengar langsung keluhan nelayan,” ungkapnya
Menurut Akmal, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan. Pemerintah juga harus melihat dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sumber daya laut
“Ini dampaknya sudah kami temukan pada tahun 2025. Bayangkan kalau persoalan ini tidak diselesaikan secara baik-baik, bagaimana kondisi nelayan pada tahun ini? Siapa yang nantinya akan menegur atau mengatur MMC sementara pemerintah daerah juga diam karena persoalan kewajiban tersebut belum ditunaikan?” ujarnya
Ia menilai pemerintah daerah harus hadir sebagai regulator yang mampu memastikan aktivitas perusahaan tetap berjalan tanpa mengorbankan ruang hidup dan ruang tangkap nelayan lokal
Akmal juga mengingatkan agar persoalan kewajiban Pemkab Morotai kepada MMC tidak membuat pemerintah kehilangan ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan
“Jangan sampai karena ada persoalan utang yang belum ditunaikan, kemudian pemerintah daerah menjadi tidak maksimal dalam menegur atau mengatur aktivitas MMC. Kalau itu terjadi, yang paling dirugikan bukan pemerintah atau perusahaan, tetapi nelayan kecil yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari laut,” tegasnya
Karena itu, Akmal meminta pemerintah daerah segera mencari jalan keluar atas persoalan utang kepada MMC sekaligus memastikan adanya perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan di Desa Raja, Desa Tiley Pantai dan wilayah pesisir lainnya
“Sekali lagi, ini kami tidak membela MMC Kami berbicara karena ada nelayan yang harus dilindungi. Pemerintah bole berpaling pada persoalan utangnya, tetapi jangan sampai proses tersebut membuat kepentingan nelayan semakin terabaikan. Jangan tunggu sampai ruang tangkap mereka semakin sempit baru pemerintah bertindak,” pungkas Akmal Manda.(Fhm)