Pemudanusantaranews.site//Morotai_Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap pembangunan kepemudaan kembali menjadi sorotan. Salah satu yang dipertanyakan adalah janji kampanye Rp200 juta untuk muda-mudi Pasalnya janji ini disebut belum terealisasi hingga memasuki hampir dua tahun masa kepemimpinan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Umum HMI Cabang Persiapan Morotai, Hasanuddin Saba. Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan kepastian terkait realisasi program dan anggaran yang berkaitan dengan kepemudaan, terlebih jika komitmen tersebut pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
Hasanuddin menilai program kepemudaan seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, baik melalui organisasi, olahraga, kreativitas, kewirausahaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Saya melihat kebijakan pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi serta program prioritas belum terealisasi secara totalitas. Padahal dalam demokrasi, janji politik merupakan bagian dari mandat yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, kepercayaan publik harus dibuktikan melalui realisasi program, kebijakan yang transparan, serta pertanggungjawaban atas setiap komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, persoalan anggaran Rp200 juta untuk pemuda tidak semata-mata berbicara mengenai nominal, tetapi menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya menghadirkan program yang bersifat seremonial, tetapi juga memastikan adanya dukungan konkret terhadap kelompok dan organisasi kepemudaan.
“Program prioritas Pemkab, dalam hal ini anggaran muda-mudi Rp200 juta, seharusnya direalisasikan. Jangan sampai kebijakan pemerintah terkesan hanya menyasar kelompok tertentu, sementara program kepemudaan yang menjadi komitmen saat kampanye belum mendapatkan kepastian,” katanya.
Selain persoalan anggaran kepemudaan, Hasanuddin juga mengaitkan efektivitas program pemerintah dengan kondisi birokrasi Pemkab Pulau Morotai. Ia menyoroti sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang Masi diisi pelaksana tugas (Plt).
Menurut Hasanuddin, OPD merupakan salah satu instrumen utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja. Karena itu, pembenahan birokrasi dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
“Hampir dua tahun kepemimpinan Rusli-Rio, pembenahan birokrasi masih terkesan tidak sistematis. OPD adalah instrumen utama dalam menjalankan program pemerintah. Jika birokrasi tidak dibenahi secara serius, maka program prioritas daerah akan sulit berjalan maksimal,” ujar Hasanuddin.
Ia menjelaskan, alasan dirinya mengaitkan persoalan anggaran Rp200 juta untuk pemuda dengan kondisi birokrasi karena menurutnya kualitas tata kelola pemerintahan turut menentukan berhasil atau tidaknya program prioritas.
Meritokrasi seharusnya menjadi kompas dalam membangun birokrasi yang profesional. Jika pembenahan birokrasi terus diabaikan, maka jangan berharap pembangunan daerah bisa berjalan progresif dan maksimal,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin juga menyinggung keberadaan sejumlah satuan tugas (Satgas) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ia mempertanyakan sejauh mana fungsi dan efektivitas Satgas tersebut dalam menjalankan tugas pemerintahan serta merespons berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah satuan tugas (Satgas) di lingkungan Pemkab Pulau Morotai. Menurutnya, keberadaan Satgas Penanganan Konflik Sosial dan Satgas PMPPUKR harus diikuti kinerja yang jelas dan terukur, bukan sekadar pembentukan struktur.
“Satgas jangan hanya terlihat aktif di media sosial. Masyarakat membutuhkan kerja nyata, terutama dalam menangani konflik, mengawal pemerintahan, dan menyelesaikan persoalan sosial. Kalau keberadaannya tidak memberikan dampak, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitasnya,” tegas Hasanuddin
Hasanuddin menilai keberadaan perangkat tersebut semestinya dapat diikuti dengan kinerja yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai banyak perangkat dan satuan tugas dibentuk, tetapi persoalan mendasar di masyarakat justru belum tertangani secara maksimal,” katanya.
Menjelang momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Hasanuddin berharap Pemkab Pulau Morotai tidak hanya mengajak masyarakat, khususnya pemuda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan perayaan kemerdekaan.
Menurutnya, semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan pemuda.
“Jangan sampai semangat kemerdekaan hanya terlihat dalam kegiatan seremonial. Pemuda juga membutuhkan bukti nyata dari janji dan komitmen pemerintah,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status anggaran Rp200 juta untuk pemuda tersebut, termasuk apakah telah dialokasikan dalam APBD, program atau kegiatan yang menjadi dasar penggunaannya, mekanisme penyaluran, serta kapan anggaran tersebut akan direalisasikan.
Pemuda pemudi Morotai menilai, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut Rp200 juta, melainkan menjadi ukuran konsistensi antara visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan setelah pasangan Rusli Sibua-Rio Christian Pawane memimpin Kabupaten Pulau Morotai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua maupun Wakil Bupati Rio Christian Pawane terkait sorotan Sekretaris Umum HMI Cabang Persiapan Morotai tersebut.
#reporter: fh
_Editor. Redaksi