Pemuda nusantara.site//Morotai, 11 Juli 2026 – Polemik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis minyak tanah di Desa Gorua Utara, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, terus menuai sorotan publik. Keluhan warga terkait dugaan ketidakmerataan distribusi minyak tanah kini mendapat pengakuan langsung dari pihak pangkalan yang mengaku mengalami keterbatasan kuota.
Pemilik pangkalan BBM jenis Mita, Oya, membenarkan bahwa penyaluran minyak tanah subsidi di wilayah tanggung jawabnya belum dapat dilakukan secara merata. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh terbatasnya kuota yang diterima dari pihak agen, sementara wilayah distribusi yang harus dilayani mencakup empat desa.
“Memang benar penyalurannya belum merata karena kuota minyak tanah yang saya terima hanya 5 ton. Sementara saya harus melayani empat desa, yakni Gorua Utara, Gorua Selatan, Korago, dan Losuo,” ujar Oya saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (11/7/2026).
Pengakuan tersebut semakin memperkuat keresahan masyarakat yang selama ini mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak tanah subsidi. Warga menilai distribusi yang berlangsung saat ini belum memenuhi asas pemerataan, terutama bagi masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
Oya menjelaskan, kuota yang diterimanya dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah pelayanan. Ia pun meminta agar pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan penambahan kuota agar distribusi dapat berjalan lebih adil.
“Kalau ingin pembagiannya benar-benar merata, sebaiknya ada penambahan kuota. Saya hanya menerima 5 ton. Silakan tanyakan juga ke pihak agen atau Disperindagkop, karena wilayah penyaluran saya mencakup empat desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat,” katanya.
Ia juga mengaku berada dalam posisi yang sulit karena harus membagi pasokan terbatas kepada ribuan warga di empat desa tersebut.
“Sebenarnya saya juga merasa terbebani. Wilayah penyaluran saya ada empat desa, tetapi kuota yang diberikan hanya 5 ton. Kalau dipaksakan agar semua desa mendapat bagian secara merata, pasti ada desa yang harus dikurangi jatahnya. Intinya, agen memberikan kepada saya hanya 5 ton, sehingga saya menyalurkan sesuai kuota yang diberikan,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah warga Desa Gorua Utara menyampaikan keluhan terkait distribusi minyak tanah subsidi yang dinilai tidak merata. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran, termasuk meninjau kembali besaran kuota yang diberikan kepada pangkalan.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar penetapan kuota dan sistem pengawasan distribusi minyak tanah subsidi di wilayah Morotai Utara. Warga berharap pemerintah daerah bersama agen penyalur dapat segera memberikan solusi agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi dapat terpenuhi secara merata dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak agen penyalur maupun Disperindagkop Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidakmerataan distribusi minyak tanah subsidi tersebut. Publik kini menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menjawab berbagai keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Reporter:fata