MOROTAI | Pemuda Nusantara News –sabtu -20 jun- 2026 - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Pulau Morotai menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Komisi II, Sukri Mandea. Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan yang dinilai memberatkan nelayan dan sopir angkutan.
Saat ditemui awak media, Sabtu (20/6/2026), Sukri menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Menurutnya, penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar telah diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Karena itu, pembelian BBM subsidi wajib menggunakan QR Code atau terdaftar dalam program Subsidi Tepat Sasaran.
"Nelayan kecil dan sopir angkutan merupakan kelompok masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan BBM karena distribusi yang tidak tepat sasaran," ujar Sukri.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai keluhan terkait kelangkaan dan tingginya harga BBM telah disampaikan masyarakat, terutama para nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.
Menurut Sukri, nelayan tuna di wilayah Morotai Utara menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena tingginya biaya operasional akibat sulitnya memperoleh BBM subsidi.
Persoalan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Pulau Morotai. Bahkan, isu tersebut juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sukri meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan BBM subsidi di lapangan agar distribusi Pertalite dan Solar dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
"Kami berharap ada penambahan kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Pulau Morotai. Dengan begitu, nelayan dan sopir angkutan dapat terbantu dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka," katanya.
Ia juga mendesak DKP dan Perindagkop untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina Tobelo guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi serta mengupayakan tambahan kuota BBM subsidi bagi masyarakat Morotai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perindagkop maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Pemuda Nusantara News masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut.
(PNN)