MANADO, Pemuda Nusantara News. Site – Berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah elemen gerakan mahasiswa di Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pada Rabu (17/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa aksi menilai sejumlah program dan kebijakan pemerintah saat ini perlu dievaluasi karena dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat serta berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional, ekonomi, hukum, keamanan, hingga hak asasi manusia. Mereka menyoroti program-program pemerintah yang dinilai memerlukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut mereka, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk, poster, serta bendera organisasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka juga secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Sulawesi Utara.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi meliputi desakan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, restrukturisasi kabinet yang dianggap terlalu besar, serta pemangkasan anggaran pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif demi efisiensi penggunaan anggaran negara.
Selain itu, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih, meminta pemerintah mengkaji ulang dan merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), serta menolak praktik militerisme di ruang sipil dengan menyerukan agar fungsi pertahanan dan keamanan tetap dijalankan sesuai ketentuan konstitusi.
Tidak hanya itu, massa aksi turut menyampaikan penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Papua. Mereka juga mendesak PT Pertamina dan pemerintah untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang kerap mengalami kelangkaan pasokan.
Isu hak asasi manusia juga menjadi salah satu fokus tuntutan demonstran. Mereka meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan berbagai bentuk pelanggaran HAM serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara berjalan secara maksimal sesuai amanat konstitusi.
Sementara itu, aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi aksi tampak berjaga untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Hingga aksi berakhir, situasi terpantau aman tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum.
Di sisi lain, pemerintah melalui berbagai kesempatan sebelumnya telah menegaskan bahwa sejumlah program strategis nasional yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah. Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.
Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Sulawesi Utara ini menjadi salah satu bentuk dinamika demokrasi yang menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Para demonstran berharap aspirasi yang mereka suarakan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan ke depan.
Pemantauan Pemuda Nusantara News menunjukkan bahwa perwakilan mahasiswa juga berupaya menyampaikan dokumen tuntutan kepada anggota DPRD Sulawesi Utara agar dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait di tingkat nasional. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.