Pemuda nusantara news. Site//Pulau Morotai, 8 Juni 2026 – Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai memberikan klarifikasi resmi terkait polemik data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang melibatkan 11 sekolah di wilayah tersebut. Klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan penjelasan yang utuh kepada publik mengenai penyebab terjadinya kendala pada data Dapodik yang belakangan menjadi perhatian berbagai pihak.
Permasalahan tersebut mencuat setelah adanya agenda pembahasan data Dapodik dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diikuti sejumlah kepala sekolah bersama Dinas Pendidikan. Dalam perkembangannya, muncul berbagai informasi yang menyoroti dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan data pendidikan sehingga memengaruhi administrasi sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Ansar tibu menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan dari Dinas Pendidikan maupun operator. Menurutnya, kendala yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor teknis serta keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan data pendidikan di lingkungan dinas.
Dapodik sendiri merupakan sistem pendataan pendidikan nasional yang menjadi sumber utama informasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan. Data yang tercatat dalam sistem tersebut meliputi peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga berbagai komponen lainnya yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan pendidikan, termasuk Dana BOSP.
"Anshar tibu menjelaskan bahwa pada akhir Agustus 2025 terdapat sekitar enam sekolah yang sempat berkoordinasi dan meminta bantuan terkait penginputan maupun perbaikan data Dapodik. Saat itu pihaknya telah berupaya memberikan pendampingan, namun proses tersebut terkendala gangguan server sehingga sejumlah data tidak dapat diproses secara maksimal.
Sementara itu, lima sekolah lainnya yang masuk dalam daftar 11 sekolah bermasalah disebut tidak melakukan koordinasi secara langsung kepada operator dinas. Akibatnya, kendala yang dialami sekolah-sekolah tersebut tidak terdeteksi lebih awal sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Ansar tibu kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intens antara pihak sekolah dengan operator Dinas Pendidikan agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani.
Ia juga membantah isu yang menyebut dirinya menguasai banyak akun Dapodik sekolah. Menurutnya, tugas operator dinas lebih difokuskan pada pendampingan, pengawasan, serta membantu penyelesaian kendala teknis yang terjadi pada sistem.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah operator. Idealnya, setiap jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMA memiliki operator khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data masing-masing.
“Selama ini tugas operator masih sangat terbatas. Padahal idealnya setiap jenjang pendidikan memiliki operator tersendiri agar pengelolaan data lebih efektif dan pelayanan kepada sekolah bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa akurasi data Dapodik menjadi tanggung jawab bersama. Kesalahan dalam penginputan jumlah peserta didik maupun data lainnya dapat berdampak pada kebijakan yang diambil pemerintah pusat, termasuk besaran bantuan yang diterima sekolah.
Sebagai contoh, apabila jumlah siswa yang diinput tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah, maka data yang tercatat dalam sistem nasional juga akan berbeda dan berpotensi memengaruhi alokasi anggaran pendidikan yang diterima.
Melalui klarifikasi ini, kadis Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai berharap masyarakat dapat memahami bahwa persoalan data Dapodik yang terjadi bukanlah akibat kelalaian yang disengaja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan keterbatasan SDM yang masih perlu dibenahi.
Ke depan, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh satuan pendidikan serta mengusulkan penambahan tenaga operator pada setiap jenjang pendidikan guna memperkuat sistem pengelolaan data pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai.
Dengan adanya langkah perbaikan tersebut, diharapkan seluruh proses pendataan pendidikan dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan mampu mendukung kelancaran berbagai program pendidikan yang menjadi hak peserta didik maupun satuan pendidikan di daerah.
Sumber:tim