JAKARTA – Polemik terkait belanja jasa media Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Bapenda DKI Jakarta mencuat setelah DPD AWPI DKI Jakarta menyampaikan surat konfirmasi resmi kepada instansi tersebut.
Dalam keterangannya, Ketua DPD AWPI DKI Jakarta Abdul Haris menyebut adanya indikasi konsentrasi paket pengadaan jasa media pada satu entitas usaha dengan nilai mencapai sekitar Rp64,9 miliar.
Menurut AWPI, data tersebut diperoleh dari sistem E-Katalog pemerintah. Organisasi tersebut memandang bahwa konsentrasi dalam jumlah besar dapat menimbulkan pertanyaan publik terkait prinsip persaingan usaha yang sehat.
Meski demikian, AWPI menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan dugaan berbasis dokumen administrasi dan bukan kesimpulan hukum.
“Kami menghormati proses hukum dan mekanisme pengadaan yang berlaku. Tujuan kami adalah meminta penjelasan resmi agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat,” ujar Abdul Haris.
Bapenda DKI Jakarta dalam tanggapan resminya menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk melalui sistem E-Katalog dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penentuan penyedia, menurut Bapenda, telah melalui tahapan evaluasi administratif dan teknis oleh PPK dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, harga, dan ruang lingkup pekerjaan.
Bapenda juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berada dalam pengawasan internal maupun eksternal sesuai kewenangan masing-masing lembaga pengawas.
Hingga kini, belum ada keterangan tambahan dari pihak penyedia jasa yang disebut dalam dokumen pengadaan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.(red)