pemudanusantaranews.site//Morotai – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai memastikan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Desember 2025 untuk 88 desa hingga kini belum dapat dibayarkan karena pemerintah daerah belum memiliki anggaran
Kepala BPKAD Pulau Morotai, Marwan Sidasi, menegaskan tunggakan ADD tersebut telah menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun, hingga saat ini belum tersedia dana untuk menyelesaikan pembayaran kepada seluruh pemerintah desa
"Yang tahun 2025 itu sudah menjadi SiLPA. Kalau ada uang tetap dibayar. Sekarang belum bisa diselesaikan karena memang belum ada uang," kata Marwan saat dikonfirmasi, Senin (3/8/2026)
Marwan kembali menegaskan bahwa selama belum tersedia anggaran, ADD Desember 2025 tidak dapat dibayarkan.
"Yang jelas ADD Desember 2025 belum ada anggaran, jadi tidak bisa dibayar," tegasnya.
Menurut Marwan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai saat ini memprioritaskan penyaluran ADD tahun anggaran 2026. Pada Senin (3/8/2026), BPKAD mulai mencairkan ADD bulan Juni dan Juli 2026 dengan nilai sekitar Rp3,13 miliar kepada pemerintah desa, Hari ini
Meski demikian, pencairan ADD tahun 2026 tersebut belum menyelesaikan tunggakan ADD Desember 2025 yang hingga kini masih menjadi keluhan para kepala desa
Sejumlah pemerintah desa sebelumnya telah berulang kali mempertanyakan kepastian pembayaran karena keterlambatan tersebut berdampak pada operasional pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan.
Hingga awal Agustus 2026, BPKAD belum dapat memastikan kapan tunggakan ADD Desember 2025 akan dilunasi. Pemerintah daerah menyatakan pembayaran baru dapat dilakukan apabila kondisi keuangan daerah telah memungkinkan dan anggaran tersedia.
#reporter korwil radarnusantara
Editor:fhattahillamahasari