Pemuda nusantara news. Site//Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melanjutkan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama melalui mekanisme seleksi terbuka dan kompetitif. Pada Senin (8/6/2026) hingga Selasa (9/6/2026), tahapan seleksi memasuki agenda uji kompetensi bidang atau teknis berupa presentasi gagasan, penyampaian makalah, serta wawancara bagi para peserta yang mengikuti proses seleksi.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan calon pejabat yang dinilai memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kapasitas teknis untuk menduduki posisi strategis pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seleksi terbuka ini diikuti oleh para aparatur sipil negara yang telah lolos tahapan sebelumnya dan melamar pada lima jabatan pimpinan tinggi pratama. Kelima posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam tahapan uji gagasan dan wawancara, peserta diminta memaparkan visi, strategi, inovasi, serta program kerja yang akan diterapkan apabila dipercaya memimpin OPD yang dilamar. Selain itu, para peserta juga diuji terkait kemampuan menganalisis persoalan, merumuskan solusi, hingga menyusun langkah-langkah strategis yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Tim panitia seleksi dan penguji memberikan penilaian secara objektif terhadap berbagai aspek, mulai dari kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, integritas, kepemimpinan, hingga pemahaman peserta terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah yang akan dipimpin.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan prinsip merit system sebagaimana diamanatkan dalam regulasi manajemen aparatur sipil negara. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh figur-figur terbaik yang memiliki kompetensi tinggi serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Keberadaan kepala OPD dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, seleksi tidak hanya berorientasi pada pengalaman birokrasi semata, tetapi juga kemampuan menciptakan inovasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pada sektor komunikasi dan informatika misalnya, tantangan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik menjadi isu penting yang membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, pada sektor perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, dibutuhkan strategi untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.
Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan mampu menjadi motor pengembangan berbagai inovasi yang mendukung kebijakan pembangunan berbasis data dan penelitian. Sedangkan BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, hingga penanganan keadaan darurat secara cepat dan efektif.
Adapun Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum juga memerlukan pemimpin yang mampu menjalankan fungsi penegakan aturan secara humanis, profesional, dan berkeadilan.
Melalui seluruh rangkaian seleksi yang sedang berlangsung, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin OPD yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi juga mampu menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil akhir dari seleksi terbuka ini nantinya akan menjadi dasar bagi penetapan pejabat definitif yang akan mengemban tanggung jawab memimpin lima perangkat daerah tersebut. Dengan proses yang kompetitif dan transparan, diharapkan pejabat yang terpilih benar-benar merupakan figur terbaik yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sumber:humas